Jumat, 19 Agustus 2022 bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung telah diadakan rapat koordinasi tentang penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahap II.
Dalam rapat koordinasi ini, ibu Dwi Novera selaku Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan bidang Tata Lingkungan beserta Bapak Dr. rer. nat. Ir. Arief Rachmansyah selaku lektor Departemen Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang menjadi narasumber rapat koordinasi ini.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa OPD seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas perikanan, Bappeda, Bagian Perekonomian, BPS, DPMPTSP, dll.
Dalam penyusunan dokumen RPPLH Kabupaten Tulungagung ini, sangat diharapkan dukungan bantuan dan Kerjasama dari Perangkat Daerah dan semua pihak untuk menyampaikan data-data dan isu pokok terkait lingkungan hidup. Untuk selanjutnya RPPLH dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan maupun rencana pembangunan daerah.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota wajib Menyusun RPPLH.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa lingkungan hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Adapun tujuan dari penyusunan RPPLH ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup prioritas yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 30 tahun ke depan beserta memberikan gambaran data pendukung dan analisis dari masalah lingkungan hidup tersebut.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta acuan induk bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Lingkup Kajian RPPLH terdiri dari :
Inventarisasi
- Elaborasi data sekunder kondisi/potensi sumber daya alam di darat, laut maupun udara berupa tanah, air, energi, flora dan fauna serta produktivitasnya yang diperlukan bagi pembangunan.
- Mengetahui potensi dan ketersediaan sumber daya alam serta bentuk penguasaannya, berdasarkan telaah data instansi yang terkait.
- Mengetahui tingkat pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan telaah data instansi yang terkait.
Materi Analisis (Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response) yang terdiri atas :
- Aspek Tata Guna Lahan (termasuk di dalamnya berkaitan dengan indeks kualitas lahan, pangan, flora, fauna dan dinamika tata guna lahan)
- Aspek Kualitas Air
- Kualitas Udara
- Risiko Bencana
- Perkotaan (meliputi persampahan, transportasi, energi dan limbah)
- Tata Kelola (Kelembagaan, pendanaan upaya PLH, prestasi terkait bidang LH, sumberdaya manusia, dll)
Kesepakatan Isu Prioritas
- Pelaksanaan Focus Group Discussion yang melibatkan stakeholder, SKPD terkait, akademisi dan LSM.
- Memrioritaskan isu-isu lingkungan hidup
- Kesepakatan isu-isu prioritas lingkungan hidup untuk diselesaikan dalam kurun waktu 30 tahun ke depan.
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap 2 (Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup) terletak di Kabupaten Tulungagung dan terletak di seluruh wilayah admin Kabupaten Tulungagung. Diperlukan total 59 data dan Metode Analisis DPSIR dalam tahap penyusunan RPPLH ini.