Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Rabu, 24 Agustus 2022 telah berlangsung Kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim).

Acara ini diawali dengan sambutan dari Bapak Oky Sakti Nugrahajati SE., M.Si selaku Panitia dilanjutkan sambutan dari Bapak Drs. Santoso, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

Dalam Sosialisasi ini Dinas Lingkungan Hidup mengundang Perwakilan dari Kecamatan dan Perwakilan dari tiap Desa di Lingkup Kabupaten Tulungagung.

• 

Pada Sosialisasi ini, Ibu Sagitaningtyas Susanti Utami, S.Si, M.Env, St, M, AP menyampaikan bahwa sejak tahun 1960 s/d 2020 terjadi kenaikan konsentrasi gas CO2 di atmosfer kejadian ini bisa juga disebut dengan efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca menyebabkan Pemanasan Global dan dapat menyebabkan perubahan iklim dan beberapa bencana lainnya. Maka dari itu diperlukan upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat. Ancaman dampak dari perubahan iklim diantaranya adalah rusaknya lahan pertanian, melelehnya es di kutub, banjir rob/tenggelamnya wilayah pesisir. Di dalam PROKLIM (Program Kampung Iklim) terdapat upaya Adaptasi (menyesuaikan perubahan), Mitigasi (mencegah) serta Dukungan Berkelanjutan (menjamin keberlanjutan dan kesinambungan upaya adaptasi dan mitigasi). Adapun tujuan PROKLIM adalah mendorong pemerintah dunia usaha dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan perubahan iklim dan dampaknya serta mendorong melakukan Tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara aktif yang berkontribusi kepada upaya pembangunan nasional.

Tahap Implementasi Proklim

1.Persiapan

• Identifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim (dapat menggunakan instrument yang sudah ada)
• Identifikasi sumber emisi gas rumah kaca

2. Perencanaan

• Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat
• Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis masyarakat

3. Pelaksanaan

• Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis masyarakat
• Peningkatan kapasitas akses sumberdaya, pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pengusul PROKLIM

• Lembaga formal yang memiliki landasan hukum dan struktur organisasi yang jelas (karang taruna, koperasi, kelompok usaha tani, dll)
• Lembaga swadaya masyarakat (NGOs) maupun community-based organization
• Dunia usaha melalui program corporate social responsibility (CSR)

Kriteria Penilaian Proklim

Aspek kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan (40%)

Menyangkut kelembagaan pihak yang mengajukan usulan lokasi dan kegiatan proklim (institusi penanggungjawab, eksistensi kelembagaan dan keanggotaan) dan menjamin bahwa kegiatan Proklim akan dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan (60%)

Terdiri dari Adaptasi (penyesuaian terhadap dampak) dan mitigasi (mengurangi emisi GRK).

Cakupan Kegiatan Proklim

1.Kegiatan Adaptasi

• Pengendalian kekeringan banjir dan longsor
• Peningkatan ketahanan pangan
• Penanganan antisipasi kenaikan muka laut dan intrusi air laut serta gelombang tinggi
• Pengendalian penyakit terkait iklim

2.Kegiatan Mitigasi

• Pengelolaan sampah dan limbah padat
• Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair
• Penggunaan energi
• Pengurangan emisi dari kegiatan pertanian
• Konservasi hutan
• Penanganan/antisipasi kejadian kebakan hutan dan lahan

Contoh aksi adaptasi meminimalisir bahaya terkait iklim :

• Meningkatkan penyerapan air dan pemanenan air hujan (PAH)
• Perlindungan erosi, perlindungan mata air
• Membuat struktur pelindung alamiah maupun buatan
• Pengelolaan pesisir terpadu
• Mata pencaharian alternative

Contoh aksi mitigasi :

• Praktek pertanian rendah emisi (penggunaan pupuk organik)
• Peningkatan tutupan vegetasi dan pencegahan KARHUTLA

Selain hal tersebut, Ibu Ririn Ernawati, MT dari BAPPEDA juga menyampaikan materi tentang Perencanaan Pembangunan dan Lingkungan. Pembangunan disini mencakup pemulihan pasca pandemi, perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam,dll.

Jumat, 19 Agustus 2022 bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung telah diadakan rapat koordinasi tentang penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahap II.

Dalam rapat koordinasi ini, ibu Dwi Novera selaku Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan bidang Tata Lingkungan beserta Bapak Dr. rer. nat. Ir. Arief Rachmansyah selaku lektor Departemen Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang menjadi narasumber rapat koordinasi ini.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa OPD seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas perikanan, Bappeda, Bagian Perekonomian, BPS, DPMPTSP, dll.

Dalam penyusunan dokumen RPPLH Kabupaten Tulungagung ini, sangat diharapkan dukungan bantuan dan Kerjasama dari Perangkat Daerah dan semua pihak untuk menyampaikan data-data dan isu pokok terkait lingkungan hidup. Untuk selanjutnya RPPLH dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan maupun rencana pembangunan daerah.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota wajib Menyusun RPPLH.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa lingkungan hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dari penyusunan RPPLH ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup prioritas yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 30 tahun ke depan beserta memberikan gambaran data pendukung dan analisis dari masalah lingkungan hidup tersebut.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta acuan induk bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkup Kajian RPPLH terdiri dari :

Inventarisasi

• Elaborasi data sekunder kondisi/potensi sumber daya alam di darat, laut maupun udara berupa tanah, air, energi, flora dan fauna serta produktivitasnya yang diperlukan bagi pembangunan.
• Mengetahui potensi dan ketersediaan sumber daya alam serta bentuk penguasaannya, berdasarkan telaah data instansi yang terkait.
• Mengetahui tingkat pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan telaah data instansi yang terkait.

Materi Analisis (Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response) yang terdiri atas :

• Aspek Tata Guna Lahan (termasuk di dalamnya berkaitan dengan indeks kualitas lahan, pangan, flora, fauna dan dinamika tata guna lahan)
• Aspek Kualitas Air
• Kualitas Udara
• Risiko Bencana
• Perkotaan (meliputi persampahan, transportasi, energi dan limbah)
• Tata Kelola (Kelembagaan, pendanaan upaya PLH, prestasi terkait bidang LH, sumberdaya manusia, dll)

Kesepakatan Isu Prioritas

• Pelaksanaan Focus Group Discussion yang melibatkan stakeholder, SKPD terkait, akademisi dan LSM.
• Memrioritaskan isu-isu lingkungan hidup
• Kesepakatan isu-isu prioritas lingkungan hidup untuk diselesaikan dalam kurun waktu 30 tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap 2 (Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup) terletak di Kabupaten Tulungagung dan terletak di seluruh wilayah admin Kabupaten Tulungagung. Diperlukan total 59 data dan Metode Analisis DPSIR dalam tahap penyusunan RPPLH ini.