SOSIALISASI PENCEGAHAN PENCEMARAN TERHADAP MEDIA AIR DAN UDARA

Rabu 22 Juni 2022 Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Terhadap Media Air dan Udara.

Tamu undangan yang hadir dalam acara ini adalah para Pelaku usaha, Industri, Klinik dan Rumah sakit. Dalam Sosialisasi ini ada 2 poin penting yang di bahas yaitu Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional untuk Kegiatan Pembuangan dan atau Pemanfaatan Air Limbah serta Kebijakan Pembuangan Emisi.

Dasar hukum Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional untuk Kegiatan Pembuangan dan atau Pemanfaatan Air Limbah adalah Peraturan Menteri LHK no 5 Tahun 2021. Sedangkan dasar hukum terkait tentang hal ini adalah PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam PP ini dalam bab III membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

PP Nomor 22 tahun 2021 pasal 157-159 membahas tentang hak, kewajiban, dan larangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Setiap orang berhak :

  • Mendapatkan informasi RPPMA & pendidikan PPMA
  • Berpartisipasi dalam memantau, menjaga, meningkatkan mutu air
  • Menyampaikan  pengaduan  dan  mengajukan  keberatan  atas pencemaran Air
  • Mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan  PPMA

Setiap orang wajib :

  • Memelihara dan menjaga kelestarian  dan fungsi Air;
  • Melakukan pencegahan  pencemaran  Air;
  • Ikut berpartisipasi dalam  penanggulangan dan pemulihan Air.

Setiap orang dilarang :

  • Memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air dan danau  danau tertutup;
  • Memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3  dan/ atau LB3 ke Badan Air;
  • Merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air; qmelakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran Air;
  • Melepaskan spesies asing, invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan Peraturan;  dan/atau
  • Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan  informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan  yang tidak benar.

PP Nomor 22 tahun 2021 pasal 160-161 membahas tentang peran masyarakat.

Masyarakat berperan aktif dalam PPMA :

  • Memantau  Badan  Air  secara  mandiri  di  lingkungan  masing-masing
  • Melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di  lingkungan masing-masing
  • Menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar  dan akurat
  • Menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air
  • Melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka  pengurangan pencemar air; dan/atau
  • Melakukan  program  ekoriparian  untuk  pemulihan  ekosistem Badan Air

Melalui Sosialisasi ini,diharapkan para pelaku usaha, indutri, klinik dan rumah sakit dapat mengelola air limbah yang dihasilkan.

Dinas Lingkungan Hidup bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah yang dihasilkan oleh pelaku usaha, industri, klinik dan rumah sakit tersebut.

Posted in Berita, Depan | Comments Off on SOSIALISASI PENCEGAHAN PENCEMARAN TERHADAP MEDIA AIR DAN UDARA

PEMBINAAN ADIWIYATA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH (GPBLHS)

Pada hari Selasa, 22 Maret 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Pembinaan Adiwiyata kepada 50 (lima puluh) sekolah di Kabupaten Tulungagung yang diusulkan menjadi sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten. Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak George Suprapto selaku Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Tulungagung dan Bapak Redy Yuniharto, ST.MM selaku Pembimbing Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

 Dasar hukum diadakannya kegiatan ini adalah :

  1. Pasal 63 ayat (1) huruf w, ayat ( 2) huruf q , ayat (3) huruf n Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup;
  2. Pasal 65 ayat (1), (2) & (4) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal dan peraturan pelaksanaannya yang terkait;
  4. Nota Kesepahaman antara Menteri LHK, Mendikbud, Menristek Dikti, Menag & Mendagri No: PK2/7/2016,99/VII/NK/2016, 11a/M/NK/2016, 9 tahun 2016, 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan;
  5. Peraturan Menteri LHK Nomor P.52/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli & Berbudaya Lingkungan Hidupa di Sekolah & Peraturan Menteri LHK Nomor P.53/ MenLHK/ Setjen/ Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

Tujuan kegiatan Gerakan PBLHS adalah

  1. Mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah;
  2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah, lingkungan hidup sekitarnya dan daerah.

Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH)

warga sekolah/madrasah berperilaku ramah lingkungan dengan:

  • Menjaga kebersihan, fungsi sanitasi & drainase;
  • memilah & menempatkan sampah pada tempatnya;
  • mengelola sampah dg 3R;
  • menanam & memelihara pohon/tanaman;
  • konservasi air;
  • konservasi energi;
  • inovasi terkait penerapan PRLH lainnya.

Pelaksana Gerakan PBLHS adalah :

  1. SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat;
  2. SMP/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;
  3. SMA/Madrasah Aliyah/SMK sederajat.

Posted in Berita, Depan, Prestasi | Comments Off on PEMBINAAN ADIWIYATA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH (GPBLHS)

Konsultasi Publik Dalam Rangka Studi Kelayakan Pembangunan Proyek Jalan Tol Ruas Tulungagung-Blitar-Kepanjen

Selasa (22 Februari 2022)

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung bersama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Konsultasi Publik Rencana Proyek Jalan Tol Ruas Tulungagung-Blitar-Kepanjen beretempat di Kresna Hall Narita Hotel Tulungagung.

Konsultasi publik merupakan suatu cara, mekanisme dan proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik itu oleh eksekutif ataupun legislatif. Publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan yang diambil. Bahkan jika dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh masukan mengenai suatu rancangan kegiatan atau kebijakan. Di sini peran penting warga negara dan para pemangku kepentingan lain diakui oleh pemerintah.

Konsultasi publik yang dilakukan saat ini adalah atas studi kelayakan kegiatan pembangunan proyek jalan tol ruas Tulungagung-Blitar-Kepanjen yang rencana akan dibangun sepanjang ± 99,189 Km; ROW ± 200 m; perkiraan pembebasan lahan seluas ± 760 ha melewati 43 desa dalam 7 kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan pemrakarsa kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencana pengembangan jaringan jalan tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen merupakan skema pengembangan infrastruktur jaringan jalan yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai langkah integrase sistem jaringan berdasarkan prakiraan potensi pertumbuhan pergerakan di masa mendatang. Rencana Jalan Tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen akan berperan sebagai tol sisi selatan yang menghubungkan Kota Tulungagung-Kepanjen.  Rencana jaringan jalan tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen akan terkoneksi langsung dengan Rencana Jalan Tol Ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung dan Ruas Jalan Tol Malang-Kepanjen.

Di lokasi kegiatan ini direncanakan akan akan melewati beberapa objek seperti rumah tinggal, jalan, sungai / saluran irigasi, sawah, kebun dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bentuk kegiatan, akan dipaparkan oleh konsultan penyusun dokumen FBC   (PT. Perencana Jaya) dan pemrakarsa (Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kemenetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nanti.

Kegiatan ini tentu saja menimbulkan dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Studi kelayakan, tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah menerima atau menolak kegiatan pembangunan proyek jalan tol ini dilaksanakan. Apakah kegiatan memberikan manfaat yang besar (baik finasial maupun non finansial) dibandingkan biayanya.

Melalui konsultasi publik inilah, diharapkan adanya masukan dari masyarakat terdampak tentang dampak yang mungkin terjadi dan bagaimana pengelolaan dampak yang diharapkan.

Posted in Berita, Depan | Comments Off on Konsultasi Publik Dalam Rangka Studi Kelayakan Pembangunan Proyek Jalan Tol Ruas Tulungagung-Blitar-Kepanjen