Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya kegiatan manusia yang memberikan beban berlebih hingga melebihi kapasitas daya dukung lingkungan. Pencemaran biasa dilakukan oleh industri, karena setiap proses yang dilakukannya pasti menghasilkan limbah. Oleh karena itu, pemerintah melalui Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendekatan pengawasan untuk memastikan perusahaan menaati setiap peraturan dan persetujuan lingkungan yang diberikan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup. Untuk menuntaskan pengawasan penaatan lingkungan hidup, pengawas melakukan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pengawasan. Hasil pengawasan dicatat dalam Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan analisa ketaatan perusahaan dimuat dalam Laporan Pengawasan Penaatan Perizinan Lingkungan Hidup. Perusahaan akan diberi surat apresiasi jika dinyatakan taat, namun diberikan rekomendasi sanksi yang dapat berupa sanksi administrasi jika dinyatakan tidak taat terhadap peraturan yang berlaku.

Pada hari Rabu-Kamis tgl 21-22 Oktober 2021 tim pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung mengadakan studi referensi ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Tujuan diadakan studi referensi tersebut yaitu untuk melihat sistem, pola dan mekanisme pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dikarenakan daerah tersebut terdapat banyak perusahaan, pelaku usaha dan/atau kegiatan yang sektornya menengah atas, hal tersebut menjadikan ruang lingkup pengawasan lebih kompleks.

Di Kab.Pasuruan terdapat kawasan industri yang terdiri dari lebih 90 perusahaan. DLH mempunyai daftar perusahaan yang tertuang dalam database yaitu berjumlah sekitar 1900 perusahaan. Penegakkan hukum lingkungan juga berjalan baik dibuktikan dengan ada perusahaan yang melakukan pelanggaran langsung dikenai sanksi administrasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Di DLH Kota Malang perusahaan yang harus di awasi  skala UKL-UPL yaitu 1185 perusahaan, dan skala AMDAL sebanyak 38 perusahaan.  Evaluasi pelaporan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali sudah berjalan dengan baik dan langsung di follow up oleh tim pengawas lingkungan hidup.

Kunci keberhasilan kegiatan pengawasan di perusahaan skala besar, sedang, maupun kecil yaitu Komitmen, Manajerial, Pendanaan dan Pengawasan. Hal tersebut dapat meningkatkan ketaatan Pelaku Usaha dan/Kegiatan dan penegakan hukum lingkungan bisa berjalan dengan baik.

(Kota Batu, 19 Oktober 2021)

Pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Wisata Batu , dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Setempat, pengawasan dari  Pemerintah Daerah Kota Wisata Batu terkait pengelolaan persampahan dan pengawasan pengelolaan persampahan yang dikelola dan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) terdapat  2 (Dua) Pembagian Pengelolaan Bidang Persampahan, yaitu :

1. Pengelolaan Persampahan yang dikelola Masyarakat dan Lingkungan Masyarakat Setempat.
2. Pengelolaan Persampahan yang dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Wisata Batu atau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Wisata Batu.

Pengelolaan persampahan yang dikelola masyarakat dapat mecakup wilayah pelayanan di lingkungan tempat tinggal sedangkan yang dikelola lingkungan tempat tinggal sedangkan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Wisata Batu yang hanya terbatas pada peran pengelola dunia usaha industri dan perhotelan dalam dunia usaha ( perusahaan , perhotelan , restoran ).

Retribusi di lingkungan pemukiman di kelola oleh pihak atau masyarakat setempat sedangkan pihak Pemerintah Daerah Kota Wisata Batu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Wisata Batu hanya pada pihak-pihak yang di tanganinya.

(Kabupaten Malang, 18 Oktober 2021) Pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang , dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Setempat, pengawasan dari  Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terkait pengelolaan persampahan dan pengawasan pengelolaan persampahan yang dikelola dan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) terdapat  7 (tujuh) UPTD  yang masing – masing di pimpin  oleh Kepala Unit Pelaksana Teknik dan dalam satu bidang pengelolaan persampahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) membawahi  3 (Tiga) Tempat Pembuangan Akhir Sampah  (TPA).

Terkait penanganan distribusi sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), yang di fasilitasi dengan kendaraan milik masyarakat dan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Pelayanan kendaraan yang berasal dari masyarakat di kelola menggunakan data , sehingga dapat mempermudah dalam hal pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam hal melakukan Pengawasan Setiap Kendaraan yang masuk untuk melakukan pembuangan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Talangagung Kabupaten Malang.

Penanganan RetrIbusi dalam hal memberikan Besaran RetrIbusi yang ditentukan melakukan kajian yang melibatkan pihak universitas dengan tujuan mendapatkan besaran yang Valid sesuai dengan data setiap hari yang masuk di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Besaran retribusi diukur berdasarkan Volume yang diukur menggunakan satuan M³(meter kubik),saat ini besaran retribusi yang ditentukan permeter kubik M³  dengan jumlah besar Rp.16.600 / M³ untuk pelayanan mandiri pembuangan akhir sampah.

• Teknis Pembayaran Retribusi

1. Jumlah Volume Sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA)
2. Dari Tempat Pembuangan Akhir Melakukan Pelaporan ke Bank Daerah yang di Tunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
3. Bank Daerah yang di Tunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan Penyerahan Jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau Pengelola Usaha Makro dan Mikro
4. Dan Melakukan Pembayaran Kembali setiap bulan di Bank Daerah yang di tunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
5. Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk pencatatan jumlah Volume setiap wilayah dan melakukan verifikasi ke Bank daerah yang di tunjuk.
6. Bank daerah yang ditunjuk membuatkan bukti pembayaran retribusi sampah yang telah di bayarkan oleh masing masing pelaku usaha mikro dan makro di Daerah Kabupaten Malang